PASURUN (RADARPASURUAN.ID) Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penyusunan Progres Reformasi Birokrasi Tematik tentang Pengendalian Inflasi di Ruang kerja Wakil Wali Kota Pasuruan, Kamis (06/04/2023) Pasuruan.
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.Tp.,M.Si (Mas Adi) .mengatakan bahwa kegiatan Rakor ini sekaligus dimanfaatkan untuk engevaluasi pelakasanaan pengendalian inflasi di tahun 2022 dan sekaligus penyusunan program pengendalian Inflasi di tahun 2023.
Pada kesempatan ini, Mas Adi menegaskan dalam penyusunan Progres Reformasi Birokrasi Tematik tentang Pengendalian Inflasi ini jangan sampai perangkat daerah melakukan duplikasi program.
Artinya setiap perangkat daerah diusahakan untuk membuat program yang tidak sama. Misal saja, Dinas Sosial sudah mempunyai program bantuan yang disalurkan saat menjelang Ramadhan. Dinas Pertanian, jangan melakukan hal sama. Sehingga, tidak terjadi duplikasi program.
“Pengendalian Inflasi itu tak sekadar pemantauan harga di pasar, akan tetapi juga terkait bagaimana distribusinya, jika harga naik, bagian mana yang bisa ditekan. Misal saja distribusi tadi, kita bisa memberikan subsidi kepada para pemasok, sehingga harga tidak sampai tinggi,” ujar Mas Adi.
Mas Adi juga meminta kepada perangakat daerah yang masuk dalam Tim Pengendalian Inflasi untuk membuat program yang tidak banyak namun dampaknya terhadap Inflasi signifikan.
“Jika, pada tahun 2022, kita memiliki program pemebrian bantuan beras yang dibawah naungan Dinas Pertanian, dan Pasar Murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pembagian bantuan oleh Dinas Sosial, maka kedepan tiga program ini seharusnya dijalankan tidak secara bersamaan atau dengan sasaran sama. Misal saja, dari Dinas Pertanian disalurkan saat terjadi kenaikan harga di luar bulan Ramadhan atau saat Natal dan Tahun Baru,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan, petugas yang melakukan pemantauan harga di Pasar-Pasar yang ada di Kota Pasuruan harus dipantau oleh Kepala Bidangnya. Sehingga, data yang diberikan dari hasil pemantauan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi kita ini tidak hanya butuh data yang factual namun juga langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan. Misal saja dalam meningkatkan daya beli masyarakat, kita lakukan pasar murah tidak hanya sekali,” jelas Mas Adi. (HUM/RED)
